GAGASAN Pemprov Jawa Timur untuk memberikan akses kredit bagi petani diwujudkan dengan
digulirkannya konsep Bank Tani oleh Gubernur Jatim, Soekarwo. Bantuan pinjaman
modal bagi petani dialokasikan dari APBD Jatim sebesar Rp 225 miliar. Gubernur
Soekarwo memastikan penyaluran bantuan modal bagi petani tersebut melalui Bank UMKM dengan modal Rp 200 miliar. Sisanya Rp 25
miliar melalui PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) sebagai pihak penjamin Bank
Tani. dana talangan Rp 25 miliar.“Nominal inilah yang akan dipakai sebagai
agunan bagi pinjaman para petani “ katanya.
la menjelaskan, penyertaan modal bersifat penting karena bertujuan
menambah kemampuan keuangan melalui perkuatan permodalan dan kinerja BUMD.
Selain itu juga membawa dampak bagi persentase kepemilikan modal/saham dan
masing-masíng pemegang saham. Karena itu, penyertaan modal adalah hal yang
sangat strategis bagi pemerintah daerah maupun BUMD, terutama dalam kaitannya
dengan Pendapatan Ash Daerah (PAD). Terkait dengan Bank Tani, Soekarwo
berkeinginan agar kesejahteraan para petani lebih meningkat.
Ini karena para petani akan diberi kemudahan untuk mengembangkan
produksinya. “Mereka bias mengajukan pinjaman lewat bank tani untuk segala
kebutuhan produksinya. bisa untuk pembenihan atau juga pupuk” imbuhnya. Untuk
kemudahan itu pula, Soekarwo mengaku memberi kelonggaran pinjaman bagi para
petani. Selain bunga yang kecil, mereka juga tidak akan dibebani dengan jaminan
sebab beban tersebut akan ditanggung Pemprov Jatim melalui PT Jamkrida. Bank
Tani, menurut dia, akan memberikan kredit ringan bagi petani. Untuk yang masa pembayarannya setiap pekan, suku bunganya 6 persen
per tahun. Sedangkan yang tagihannya setiap bulan, nilai suku bunganya 8-9
persen dan nilai total pinjaman petani. “Bank Tani untuk memenuhi harapan petani
yang tidak bisa masuk ke perbankan karena tidak punya agunan,” ujar Soekarwo.
Selain
membantu petani untuk mendapatkan modal usaha, Bank Tani diharapkan mampu
mempersempit praktik rentenir atau lintah darat yang selama ini kerap
menjerat para petani. Sebab, suku bunga yang harus dibayar peminjam ke
rentenir cukup tinggi, yakni hingga 12 persen.
“Bank
titil (rentenir) sangat jahat, tapi disenangi masyarakat. Karena, hanya
dengan foto kopi KTP, mereka bisa langsung dapat uang,” kata
Soekarwo. Bank Tani, lanjutnya, tidak hanya untuk petani, tapi juga
bisa membantu bagi para peternak, pelaku usaha perkebunan serta pelaku
ekonomi di sektor kehutanan. Dicontohkannya, jika Bank Jatim memiliki Bank
Syariah, maka Bank UMKM nantinya
akan memiliki Bank Tani. Karena sifatnya membantu petani, katanya, maka Bank
Tani ini rencananya hanya akan membebankan bunga 6 persen di sektor pinjaman.
‘Masa pinjaman di Bank Tani juga akan menyesuaikan pola pertanian. Misalnya
untuk pinjaman tanam padi masa pinjamnya adalah tiga bulan,” tuturnya.
Asisten
Bidang Ekonomi Pembangunan Setdaprov Jatim, Hadi Prasetyo menambahkan, realisasi
konsep Bank Tani juga dikonsultasikan dan dikerjasamakan dengan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.la
menceritakan, untuk mengoptimalkan pendirian Bank Tani pihaknya telah melakukan
survey operasional Bank Tani di Swiss sesuai info yang berkembang. Namun ketika
di Swiss, kata dia, bank yang dimaksud tidak
ada. Penyebabnya, katanya, dikarenakan yang beroperasional di Swiss adalah Bank
Pembangunan Daerah (BPD) dan bergerak di sektor pertanian.
Bank
dengan label pemerintah tersebut memberikan kemudahan permodalan bagi petani terutama
dan sisi kredit. “Penanganan kredit bagi petani itu sesuai dengan misi Pemprov
Jatim untuk mendekatkan akses perbankan. Untuk itu, akhirnya kami belajar dan BPD di
Swiss dan berkomitmen dikembangkan disini,”katanya.
Untuk
menerapkannya di Jatim, kini pemprov sedang mendalami konsep yang akan
dijalankan. Misalnya pada masa awal dijadikan divisi baru di Bank UMKM berupa
divisi Bank Tani. “Selain itu bisa saja Bank Tani ini akan kami gabung dengan Bank
Jatim atau dapat didirikan bank baru. Masing-masing konsep kami matangkan dulu
sehingga hasil terbaiknya untuk petani,” katanya.
Selain
itu, Bank Tani juga diharapkan dapat mendekatkan bank dengan para petani di
pedesaan yang bakal dimulai tahun 2015 mendatang. Agar dapat menyentuh seluruh
wilayah Jawa Timur, maka Pemprov Jatim rencananya bakal memanfaatkan kantor
Bank UMKM yang saat ini sudah berdiri di seluruh kecamatan yang ada di Jatim. Dengan
keberadaan Bank Tani ini, diharapkan bisa memudahkan petani dalam akses ke
perbankan yang digunakan untuk meningkatkan dan mengem bangkan usaha pertaniannya.
Hadi menargetkan, petani bisa memiliki kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
Bahkan, dengan adanya kemitraan, seperti menggandeng lembaga di bidang
pertanian, maka kesejahteraan petani
bisa terwujud.
Serius
Kalangan
DPRD menyambut positif langkah yang dilakukan Pemprov Jatim. Tambahan dana
penyertaan modal tersebut menurut para wakil rakyat akan mengurangi beban BUMD,
terutama PT Jamkrida yang ditunjuk sebagai penjamin.
Anggota Komisi C DPRD Jatim Aufa Zafiri juga memberi
apresiasi atas tambahan dana talangan bagi PT Jamkrida. Menurutnya, tambahan Rp
25 miliar sudah cukup proporsional dengan alokasi Bank Tani sebesar Rp 200
miliar. “Idealnya, dana penjamin itu memang seperdelapan dan nilai dana
cadangan. Nah, angka Rp 25 miliar ini sudah pas’ tuturnya.
Karena
itu, dia berharap Pemprov Jatim serius mendistribusikan bantuan. Dia tidak
ingin, bantuan untuk para petani bermasalah, layaknya kredit macet pada prográm
Kredit Usaha Rakyat (KUR) beberapa waktu lalu.
Sumber: Majalah POTENSI EDISI 47/ NOVEMBER/ 2014
Posting Komentar