Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa T.A 2022

Dalam rangka untuk melaksanakan pembangunan yang partisipatif,berkesinambungan serta mensinergikan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa perlu dilakukan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa setiap tahunnya. Menyikapi hal tersebut, Badan Musyawarah Desa (BPD) Kalimalang bersama Pemerintah Desa menyelenggarakan musyawarah desa (MUSDES) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) desa Kalimalang tahun anggaran 2022. Dalam Musdes kali ini di hadiri oleh Camat Sukorejo, Babinsa, Babinkatibmas, pendamping dana desa, ketua LPMD, tokoh masyarakat, Ketua BUMDesa, Tokoh adat,Perwakilan Karang Taruna, Perwakilan PKK yang dilaksanakan di Balai Desa Kalimalang pada, Jumat malam (24/09)

Pada tahun 2022 Penangangan Covid-19 masih menjadi prioritas, diantaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Bantuan sembako yang melalukan insoman karena terpapar covid-19 masih diagarakan.

Kepala Desa Kalimalang Riyadi dalam sambutanya mengatakan “saya berharap peran masyarakat dalam pembahasan rencana kerja pemerintah desa tahun 2022 jangan hanya megusulkan bidang infratruktur saja namun juga perlu diperhatikan bersama pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam bentuk pelatihan juga sangat penting. Karena masyarakat banyak yang belum faham bahwa pembangunan itu dalam bentuk fisik saja “ tegasnya riyadi.

Camat Sukorejo Etik Mudarifah, S.TP, Msi. Mengatakan betul yang disampaikan oleh kepala desa kalimalang, bahwa pembangunan itu tidak fisik bentuk bangunan saja namun juga pembangunan dalam SDM manusianya juga sangat penting apalagi di era digital seperti ini banyak peluang usaha di media social/ marketplace untuk media pemasaran/ promosi usaha masyarakat desa kalimalang khususnya tegasnya Etik dalam sambutanya.

Dalam kesempatan ini, dibahas dan di susun beberapa pembangunan fisik yang belum terealisasi di tahun 2021 dan tambahan usulan baru rencana pembangunan desa untuk tahun anggaran 2022. Dalam Musdes ini juga telah di bentuknya Tim Verifikasi,  Yang nantinya akan bekerja dalam hal verifikasi keberadaan sasaran rencana pembangunan desa tahun anggaran 2022. (IP).