“Sebenarnya rancangan Perbub di Ponorogo masih dikaji lalu dibawa ke Jakarta dan dikaji lagi dan jika sudah deal dari Jakarta maka akan disosialisasikan pada teman-teman di desa dan hari ini tadi masih finalisasi,” urainya.
Alhasil, APBDes yang belum dibahas artinya tidak mendapat alokasi anggaran, kecuali PAD desa. Itupun juga akan menjadi kendala karena semuanya harus diuangkan dalam kas desa, tapi jika di kelola oleh kepala desa maka sangat bertentangan dengan PP 43 tahun 2014 tentang pemerintahan desa.
“Jadi mulai awal tahun 2015 sampai dengan sekarang belum ada anggaran yang masuk ke desa. Sementara jika ada desa yang memiliki PAD bisa digunakan, tapi bagi desa yang tidak memilik PAD ya kadesnya yang nalangi atau nomboki dulu. Termasuk perangkat yang belum menerima tunjangan karena memang belum ada yang cair,” ujarnya.
Menurut Riyanto hasil dari hearing kemarin dengan pihak Pemdes harapan dari desa bulan April ini harus ada uang yang masuk baik dari alokasi dana desa (ADD). Tapi yang menjadi kendala APBDes karena Perbupnya juga belum jadi.
Informasi yang diperolehnya anggaran untuk ADD juga sudah cair dan masuk di dalam kas daerah. Tapi karena masih terkendala dasar hukum yakni APBDes masih belum dibuatkan. Sebenarnya ditargetkan tanggal 10 April kemarin sudah selesai dari Jakarta tapi kenyataannya sampai dengan saat ini masih tahap finalisasi Perbupnya.
“Harapannya Perbup segera selesai dan kemudian dilanjutkan APBDes dan sampai dengan akhir bulan ini sudah ada anggaran yang masuk untuk desa,” jelas Riyanto yang juga Kades Ngglinggang Kecamatan Sampung.
Sementara itu dari 21 Kecamatan se Kabupaten Ponorogo, tercatat ada 281 Desa dengan jumlah perangkat sekitar 3.700 orang.@arso
Sumber Berita : lensaindonesia.com
Posting Komentar