Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
(PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhamadyah (IMM) dan
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAHMI), menolak kenaikan harga bahan
bakar minyak (BBM) dengan menggelar unjuk rasa didepan kantor DPRD dan Pemkab
Ponorogo, Rabu (19/11/2014).Datang dari arah yang berbeda dua kelompok masa ini akhirnya membaur di depan gedung DPRD Ponorogo yang berada di Jalan Aloon-Aloon Timur. Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) datang dari arah utara, sedangkan tiga kelompok mahasiswa yang tergabung dalam IMM, PMII, dan KAHMI datang dari arah selatan.
Dalam orasinya, masa menuntut agar keputusan pemerintah pusat segera membatalkan keputusanya yang telah menaikan harga BBM.
“Kita mendesak kepada Presiden untuk membatalkan keputusanya menaikan harga BBM,”ucap Sauki Neru Kamal, koordinator lapangan ditemui lensaindonesia.com.
Selain melakukan orasi didepan gedung DPRD, masa yang tergabung dalam HMI menggelar sholat jenazah berjamaah, juga menggelar teatrikal dengan mengenakan topeng Jokowi. Sedangkan sejumlah masa yang lain melakukan pembakaran ban.
Tak hanya itu, masa juga berusaha mendesak keluar ketua DPRD Ponorogo Ali Mufty, untuk menemui mereka dan menandatangani pernyataan yang isinya diantaranya adalah tuntutan agar Presiden Jokowi membatalkan kebijakanya dalam menaikan harga BBM.
Selain itu masa juga mendesak kepada pemerintah pusat untuk segera memberantas mafia-mafia migas yang menurutnya selama ini telah menjadi tumor didalam tubuh perekonomian.
“Kami juga menuntut pemrintahan pusat agar segera memberantas para mafia-mafia migas yang selama ini menjadi tumor dalam perekonomian negara ini,”tegas Sauki.
Lebih lanjut, koordinator lapangan, Sauki yang berasal dari PMII ini mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak layak memimpin negri ini.
“Presiden jokowi tidak layak memimpin negeri ini, nyatanya baru beberapa bulan memimpin telah memberikan kebijakan yang bertentangan dengan kesejahteraan rakyat,”tandasnya.
Usai melakukan orasi dan berhasil mendesak ketua dewan untuk menandatangani peryataan, masa bergerak menuju ke gedung Pemkab Ponorogo yang berada di Jalan Aloon-Aloon Utara dengan berjalan mundur.
“Kita berjalan mundur menuju gedung Pemkab, sebagai simbol bahwa telah terjadi kemunduran dalam pemerintahan,”ucap orator lainya.
Tiba didepan kantor Pemkab Ponorogo, masa tidak bisa masuk, lantaran pagar dalam keadaan tertutup rapat dan dalam penjagaan ketat Polisi Pamong Praja dan anggota Polres Ponorogo.
Mereka hanya mampu berdiri bergerombol dan melanjutkan orasinya didepan kantor Pemkab, dan tujuan mereka untuk bertemu Bupati Aminpun gagal, lantaran Bupati sedang tidak ada ditempat. Masa hanya ditemui Sumarno kepala Bappeda dan Vifson Suisno kepala Dinas Indagkop.
Mereka tidak terima hanya ditemui kedua pejabat tersebut, dan mendesak akan tetap masuk ke gedung pemkab untuk mencari sendiri ke ruangan Bupati. Namun permintaan mereka dihalang-halangi petugas yang memblokade pintu pagar gedung pemkab, sehinggga terjadi aksi saling dorong.
Setelah melalui negoisasi akhirnya diijinkan perwakilan pendemo untuk masuk kedalam kantor Pemkab. Karena lama teman mereka tidak segera turun dan memberikan hasilnya, masa terus berupaya untuk masuk ke yang tetap dihalang-halangi petugas, dan terjadilah aksi saling dorong antara masa pendemo dan petugas.@arso @ponxzhi
Sumber Berita : .lensaindonesia.com
إرسال تعليق